Rolasnews.com – Pejabat Kuba dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa krisis ekonomi dan energi yang semakin parah di Kuba telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memengaruhi jutaan penduduk.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam briefing PBB yang dihadiri negara anggota, organisasi internasional, dan pengamat, pada Kamis (waktu setempat).
Ernesto Soberon Guzman, Perwakilan Tetap Kuba untuk PBB, menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi rakyatnya saat ini disebabkan langsung oleh kebijakan sanksi Amerika Serikat (AS) yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Situasi krisis kemanusiaan kompleks yang dihadapi rakyat Kuba hari ini memiliki penyebab langsung: kebijakan hukuman kolektif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara kami,” kata Guzman.
Menurut Guzman, tujuan utama kebijakan AS terhadap Kuba tidak berubah selama beberapa dekade.
“Inti kebijakan AS terhadap Kuba tetap sama: memprovokasi kelaparan dan keputusasaan untuk menggulingkan pemerintah kami,” ujarnya.
Baca Juga:
Diblokade AS, Kuba Akui Kehabisan BBM dan Buka Pintu Impor dari Mana Pun
Duta Besar tersebut juga mengkritik embargo ekonomi AS yang disebutnya bersifat ekstrateritorial dan telah ditolak secara berulang kali oleh komunitas internasional.
Kendati demikian, Kuba tetap berkomitmen pada jalur diplomasi.
“Kami percaya teguh pada supremasi hukum internasional dan penyelesaian damai sengketa. Kami akan terus terlibat dalam dialog dengan pemerintah AS, meski ada inkonsistensi, kurangnya keseriusan, dan kontradiksi antara apa yang dikatakan dan dilakukan,” tambah Guzman.
Peringatan PBB
Secara terpisah, Francisco Pichon, Koordinator Residen PBB di Kuba, yang berbicara secara virtual, menggambarkan kondisi di pulau tersebut semakin memburuk. Ia menekankan bahwa yang terjadi bukan lagi sekadar krisis energi.
“Apa yang kita saksikan hari ini di Kuba bukan lagi sekadar krisis energi. Melainkan telah berkembang menjadi darurat kemanusiaan yang semakin besar dan memengaruhi jutaan orang setiap hari,” kata Pichon.
PBB telah meluncurkan rencana aksi lebih dari dua bulan lalu untuk merespons kekurangan energi. Rencana tersebut awalnya menargetkan satu juta orang dan kemudian direvisi dengan menempatkan akses energi sebagai pusat bantuan kemanusiaan guna melindungi layanan-layanan esensial.
Namun, Pichon mengakui kondisi terus memburuk sejak rencana tersebut diterapkan. Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk terus mendukung operasi kemanusiaan dan memastikan bantuan dapat menjangkau kelompok rentan.
“Kita perlu berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Kuba. Ini karena jutaan orang menghadapi krisis yang terus mendalam sementara kapasitas mereka untuk bertahan semakin menurun,” ujarnya.
Pichon menegaskan bahwa upaya kemanusiaan PBB tidak bersifat politis.
“Kami meminta negara anggota membantu menjaga situasi ini tetap terlihat, mendukung respons kemanusiaan, dan memfasilitasi langkah operasional agar bantuan bisa sampai kepada yang paling membutuhkan,” katanya.
“Pekerjaan kami di sini bukan tentang politik. Perbedaan politik dapat diselesaikan antarnegara anggota. Pekerjaan kami adalah aksi kemanusiaan yang berkaitan dengan hak masyarakat atas kehidupan dan martabat,” pungkas Pichon.
