Dipertanyakan Kebijakan Facebook Blokir Tokoh Publik yang Kobarkan Kekerasan, Bukan Kebohongan

  • Whatsapp
Dipertanyakan Kebijakan Facebook Blokir Tokoh Publik yang Kobarkan Kekerasan, Bukan Kebohongan
(Trump masih tak terima dengan kebijakan Facebook yang memblokirnya selama dua tahun karena dinilai mengobarkan kekerasan. Photo Courtesy : Reuters)
Rolasnews.com – Pejabat Eksekutif Facebook telah menguraikan pedoman aturan baru yang berdampak pada keputusan pemblokiran akun mantan Presiden AS, Donald Trump, dari platformnya selama dua tahun. Hal baru yang memicu pertanyaan publik adalah penjelasan mengenai kebijakan Facebook bahwa tokoh masyarakat akan diblokir karena mendorong tindakan kekerasan, tetapi tidak untuk yang menyebarkan kebohongan.

Berbicara di “This Week” ABC News, Wakil Presiden Urusan Global Facebook Nick Clegg mengatakan pedoman khusus mengenai penghapusan tokoh masyarakat dikembangkan mengikuti respon Dewan Pengawas Facebook yang secara terbuka mengkritik penangguhan Trump.

”Kami perlu membuat proses hukum yang lebih jelas, standar yang lebih jelas, hukuman yang lebih jelas dan sekarang kami telah melakukannya,” jelas Clegg dilansir Forbes.

Read More

“Benang merah” pemblokiran dalam kebijakan baru Facebook adalah penggunaan platform oleh tokoh masyarakat untuk “membantu, mendukung, memicu, atau memuji tindakan kekerasan”.

“Tidak peduli siapa Anda, entah Anda Paus, Ratu Inggris, atau Presiden Amerika Serikat,“ ungkapnya.

Sedangkan penyebaran disinformasi tidak cukup untuk membuat seseorang dilarang dari platform.

“Karena Facebook memiliki berbagai alat yang dapat digunakan untuk menangani disinformasi,” klaim Clegg.

Clegg juga menjelaskan bahwa Trump tidak akan dengan mudah diblokir dari Facebook hanya karena menyebarkan klaim penipuan pemilu yang keliru.

“Saya tidak berpikir ada orang yang menginginkan perusahaan swasta seperti Facebook untuk memeriksa semua yang dikatakan orang di media sosial dengan akurasi yang tepat dan kemudian  memblokir orang dari platform jika apa yang mereka katakan tidak akurat,” ungkap Clegg.

Sebelumnya diberitakan Trump diblokir dari Facebook  “tanpa batas waktu” pada 7 Januari, sehari setelah pendukungnya menyerbu US Capitol. Facebook kemudian mengumumkan pada Jumat lalu penangguhan akun Trump akan berlangsung selama dua tahun, dimana perusahaan akan mempertimbangkan tindakan Trump dan “resikonya terhadap keselamatan pubik”.

Clegg menggambarkan ini sebagai hukuman paling berat untuk tokoh masyarakat. Keputusan Facebook tersebut meskipun hanya sementara mendapat reaksi keras dari seluruh spektrum politik, dengan banyak yang menuduh situs media sosial itu menggunakan terlalu banyak kekuasaannya.

Baca Juga :

Sentil Kasus Trump, Sekjen PBB Desak Regulasi untuk Perusahaan Media Sosial

Trump juga telah mengecam keputusan Facebook menanggapinya sebagai penghinaan terhadap para pengikutnya dan menuduh platform tersebut telah “menyensor” dan “membungkamnya”.

“Jelas kita perlu mendiskusikan apakah keputusan untuk hidup dan mati secara online harus berada di tangan eksekutif perusahaan tanpa akuntabilitas untuk berbicara,” tulis jurnalis teknologi Kara Swisher di kolom New York Times.

Dengan pernyataan tersebut, Facebook kemungkinan akan menghadapi pertanyaan tentang garis yang tampak kabur antara menyebarkan kebohongan dan mengobarkan kekerasan.

Dalam kasus Trump, banyak politisi papan atas termasuk dari Partai Republik mengakui setelah peristiwa 6 Januari di Capitol, kebohongan  tentang pemilihan Trump turut membantu memicu adanya kerusuhan. (AZP)

Related posts

Link Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *