Rolasnews.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak adanya regulasi global untuk mengatur perusahaan media sosial seperti Twitter dan Facebook. Berkaca pada kasus Donald Trump, kekuasaan yang terlalu besar membuat penyedia layanan medsos tersebut dapat seenaknya mematikan akun dengan jutaan follower tanpa kesempatan bagi si pemilik akun untuk membela diri.
Menanggapi seorang penanya, Antonio Guterres, Sekjen PBB, mengatakan semestinya bukan kuasa perusahaan media sosial sepenuhnya untuk memutuskan apakah, misalnya, akun twitter Donald Trump, harus ditutup.
Sebaliknya, Guterres menambahkan, musti ada “mekanisme” terkait regulasi yang memungkinkan hal itu dilakukan sesuai koridor hukum.
“Saya tidak terpikir bahwa kita hidup di dunia di mana begitu besar kekuasaan diberikan ke segelintir perusahaan,” ujarnya di konferensi pers, Kamis (28/1).
Dilansir dari Associated Press, apa yang dikatakan Sekjen PBB itu merujuk pada kasus ditutupnya secara permanen akun @realDonaldTrump milik Trump oleh Twitter. Padahal Trump sudah 12 tahun menjadi pengguna aktif layanan medsos tersebut dan memiliki lebih dari 89 juta follower.
Twitter beralasan, cuitan-cuitan Trump dapat memicu kekerasan lanjutan setelah penyerbuan Gedung Capitol tanggal 6 Januari lalu oleh para pendukung militannya. Namun sebagian pihak menuduh perusahaan media sosial berlogo burung biru itu melakukan sensor berlebihan serta melanggar Amandemen Pertama tentang hak kebebasan berbicara.
Selain Twitter, Facebook dan Instagram juga memblokir akun mantan Presiden AS tersebut.
Glorifikasi Kekerasan, Twitter Cekal Akun Donald Trump
Kekuasaan terlampau besar yang dimiliki perusahaan penyedia layanan media sosial inilah yang dikhawatirkan Guterres.
Ia menekankan pada sejumlah faktor riskan seperti, volume informasi yang dikumpulkan dari para pengguna, kurangnya kontrol terkait data yang dikumpulkan, fakta bahwa data tak hanya digunakan untuk tujuan komersial dijual kepada peurusahaan periklanan tetapi juga untuk mengubah perilaku, serta resiko mempengaruhi pandangan politik yang sangat massif di berbagai negara di seluruh dunia.
“Butuh diskusi serius,” kata Guterres sambil mengingatkan salah satu tujuan “Roadmap for Digital Cooperation” yang diluncurkan Juni tahun lalu.
Tujuan roadmap tersebut adalah mempromosikan dunia digital yang lebih aman dan lebih adil.
“Isu-isu tentang teknologi digital sering kali tidak masuk dalam agenda politik,” ujarnya.
Di antara yang tercantum dalam roadmap tersebut adalah seruan untuk memperkuat Forum Pengelolaan Internet, yang mempertemukan orang-orang dari berbagai kelompok di sektor publik dan swasta untuk bersama-sama membahas masalah kebijakan publik yang berhubungan dengan internet, “ agar lebih responsif serta relevan dengan isu-isu digital saat ini”. (TON)
