Rolasnews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa krisis di Timur Tengah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian global. Dalam laporan World Economic Situation and Prospects as of mid-2026, PBB merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke level yang lebih rendah sekaligus memicu kekhawatiran kembalinya tekanan inflasi.
Menurut laporan yang dirilis Selasa, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar 2,5 persen, turun 0,2 poin persentase dari proyeksi Januari lalu. Ini bahkan jauh di bawah rata-rata sebelum pandemi.
Pada 2027, pertumbuhan diperkirakan hanya sedikit membaik menjadi 2,8 persen.
“Guncangan ini terutama dirasakan di sektor energi melalui pasokan yang terbatas, lonjakan harga, serta meningkatnya biaya angkutan laut dan asuransi. Efeknya kemudian merembet ke rantai pasok global dan menaikkan biaya produksi di berbagai negara,” demikian bunyi pernyataan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.
Wilayah Asia Barat menjadi yang paling parah terdampak. Pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut diprediksi turun tajam dari 3,6 persen pada 2025 menjadi hanya 1,4 persen pada 2026. Penurunan tajam ini akibat kerusakan infrastruktur, gangguan produksi minyak, perdagangan, dan pariwisata.
Uni Eropa Anjlok
Laporan tersebut juga menyoroti dampak yang sangat tidak merata. Amerika Serikat diproyeksikan masih relatif stabil dengan pertumbuhan 2,0 persen. Sedangkan Uni Eropa mengalami penurunan lebih dalam dari 1,5 persen menjadi 1,1 persen. China dan India meski melambat, tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan terkuat di dunia.
Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, menyatakan bahwa krisis Timur Tengah memperburuk tekanan pada negara-negara berkembang.
“Kenaikan biaya pinjaman dan tekanan aliran modal berisiko memperdalam kerentanan utang serta membatasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan di saat yang sangat krusial,” ujar Li.
Laporan PBB juga memperingatkan bahwa keluarga berpenghasilan rendah menanggung beban terberat.
Harga pangan dan energi yang melonjak menyedot porsi pengeluaran rumah tangga yang semakin besar. Sementara upah tidak mampu mengimbangi, sehingga berpotensi mendorong lebih banyak penduduk ke dalam jurang kemiskinan. Di saat yang sama, kapasitas pemerintah untuk memberikan respons sosial semakin terbatas.
