Rolasnews.com – Tercatat sejak tanggal 1 Mei 2020, Kota Malang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dimana jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dibandingkan jumlah warga Kota Malang telah melebih dari 96 persen.
“Saat ini sebanyak 827.885 jiwa atau 96,22 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS,” jelas Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, saat temu media di salah satu cafe di kota Malang, Rabu (15/7).
Menurutnya, dari jumlah tersebut, sebanyak 223.051 jiwa merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan kurang lebih 120 ribu jiwa merupakan peserta PBI APBN yang dibiayai pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan. Sedangkan sisanya merupakan peserta non PBI.
“Jumlah JKN KIS PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah memang lebih banyak dibandingkan yang dibiayai pemerintah pusat. Dimana Pemkot Malang setiap bulannya harus membayarkan sekitar Rp 9 milyar ke BPJS Kesehatan,” terangnya
Dikatakan Dina, tidak semua warga Kota Malang mengetahui bahwa dirinya telah terdaftar sebagai peserta JKN PBI APBD karena memang yang mendaftarkan mereka adalah Pemkot Malang melalui dinas kesehatan.
“Jadi data diberikan oleh dinas kesehatan ke BPJS Kesehatan untuk kita pastikan kembali kesesuaiannya dengan data dukcapil pusat. Kita pastikan kembali bahwa data-data tersebut valid, dan jika sudah valid kita cetakkan kartunya dan kita pastikan bahwa kartu-kartu tersebut diterima oleh peserta yang berhak yang sudah didaftarkan,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk kartunya sendiri saat ini sudah tercetak semua dan masih dalam proses pendistribusian.
Sementara bagi warga yang ingin mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS atau belum, bisa langsung mengecek ke BPJS atau via WA ke Chika 08118750400.
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Beri Subsidi Khusus Kelas III
Lebih lanjutkan disampaikan Dina, untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu hingga saat ini belum mencapai UHC.
“Untuk Kabupaten Malang, karena jumlah penduduknya sangat banyak dan wilayahnya juga sangat luas, tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. Sehingga sampai saat ini kurang lebih baru hampir 60 persen yang sudah tercover JKN,” sebutnya.
Sementara untuk Kota Batu, sudah 70 persen penduduknya yang tercover JKN KIS.
“Alhamdulillah kemarin kami sudah audensi dengan Walikota Batu. Dari data yang kami paparkan sekitar 55 ribu penduduk kota Batu yang belum tercover. Sehingga beliau minta dari dinas kesehatan untuk menganggarkan di PAK tahun ini,” pungkasnya. (ANC)
