Rolasnews.com – Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak hanya mengandalkan bantuan darurat dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap musim kemarau. Menurutnya, penanganan harus disertai langkah pencegahan dan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak krisis air dan kawasan hutan tetap terlindungi.
Said menilai, peristiwa kekeringan dan karhutla yang terus berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur seharusnya menjadi dasar untuk memetakan daerah rawan sejak dini. Dengan pemetaan tersebut, upaya pencegahan dapat disiapkan lebih awal, bukan menunggu sumur mengering atau api sudah menyebar.
“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya,” kata Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menegaskan bahwa wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan perlu mendapat perhatian khusus melalui penyediaan solusi air yang berkelanjutan. Bantuan tangki air tetap diperlukan saat darurat, tetapi harus diikuti langkah agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan serupa di tahun-tahun berikutnya.
“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegasnya.
Said juga menyoroti hubungan antara kondisi hutan dan ketersediaan air. Kerusakan kawasan hutan, menurutnya, dapat melemahkan fungsi daerah tangkapan air. Sehingga pencegahan karhutla dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat.
“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya,” ujarnya.
Gerak Cepat Kader PDIP di Jatim
Ia menyinggung pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader menjadi “Pandu Ibu Pertiwi”. Pesan itu, kata Said, harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam membantu masyarakat dan menjaga lingkungan.
Dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur tercatat aktif menyalurkan bantuan.
Di Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak. DPC PDI Perjuangan Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air ke masyarakat Randuboto, Sidayu.
Distribusi serupa juga dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, Lamongan, dan sejumlah daerah lain.
Di Lamongan, unsur partai bersama kader di legislatif dan eksekutif menyalurkan air secara serentak ke enam desa di lima kecamatan. Informasi kesulitan air dihimpun melalui struktur Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC).
“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” kata Said.
Baca Juga:
Kebakaran Bromo Belum Padam, TNBTS Batasi Kunjungan ke Penanjakan
Cegah Karhutla Berulang, Gapki Tekankan Zero Burning hingga Kolaborasi Masyarakat
Dalam penanganan karhutla, struktur partai di Kota Batu membantu logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Di Magetan, kader dikerahkan membantu penanganan kebakaran. Penanganan di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi antara lain dilakukan melalui pembasahan dan pembuatan sekat bakar.
Untuk dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Said menekankan bahwa keterlibatan kader bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan bentuk gotong royong sekaligus upaya memahami persoalan di lapangan.
“Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Tetapi dari lapangan kita juga harus belajar. Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” katanya.
Pulihkan Kawasan Hutan
Selain mitigasi, ia meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian dari penanganan. Setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, evaluasi kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air perlu dilakukan, dilanjutkan dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis masing-masing kawasan.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” ujarnya.
Said menekankan bahwa keberhasilan mitigasi sebaiknya diukur dari berkurangnya dampak kekeringan dan luas kawasan hutan yang terbakar, bukan semata-mata dari jumlah bantuan air yang disalurkan atau frekuensi pemadaman.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar,” pungkasnya.
