Rolasnews.com – The US Department of Homeland Security atau Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengumumkan usulan aturan baru yang bisa mengubah drastis program pelatihan kerja bagi mahasiswa asing di negara tersebut. Jika disahkan, perguruan tinggi harus membayar biaya sebesar US$70.000 (sekitar Rp1,1 miliar) untuk setiap mahasiswa F-1 yang pertama kali direkomendasikan mengikuti Optional Practical Training (OPT), plus US$30.000 untuk perpanjangan.
OPT selama ini memungkinkan mahasiswa asing bekerja sementara di AS pada bidang yang sesuai studi mereka. Biasanya hingga 12 bulan setelah lulus, atau hingga tiga tahun bagi lulusan STEM.
Biaya saat ini hanya sekitar US$500 yang ditanggung mahasiswa sendiri. Kini, beban itu dialihkan ke sekolah bersertifikasi SEVP. Mereka wajib membayar dulu sebelum merekomendasikan mahasiswa lewat sistem SEVIS. Tanpa pembayaran, USCIS tidak akan mengeluarkan izin kerja.
DHS menyebut langkah ini untuk “memerangi penipuan dan penyalahgunaan, memperkuat integritas sistem imigrasi, serta melindungi pekerja Amerika.”
Seorang juru bicara departemen menyatakan OPT “tidak pernah dimaksudkan sebagai pintu belakang menuju tenaga kerja Amerika, subsidi tenaga kerja murah, atau hadiah bagi mereka yang memanfaatkan sistem.”
Menurut DHS, program ini telah menjadi saluran masuk tenaga kerja asing murah yang merugikan warga lokal.
Usulan tersebut muncul di tengah kebijakan administrasi Trump yang semakin ketat terhadap visa mahasiswa dan pekerja asing, termasuk kenaikan biaya besar pada visa H-1B. Jumlah peserta OPT mencapai ratusan ribu orang per tahun. India dan China termasuk negara pengirim terbesar.
Banyak pengamat menilai biaya tinggi ini akan membuat perguruan tinggi lebih selektif, atau bahkan mendorong mereka mengurangi penerimaan mahasiswa internasional karena risiko keuangan.
Bisa Hambat Inovasi
Kritik langsung datang dari kalangan pendidikan internasional. Fanta Aw, CEO NAFSA, menegaskan bahwa OPT justru membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang STEM dan mendorong inovasi.
“Mengusir bakat, perspektif, dan aspirasi mahasiswa internasional hanya akan merugikan inovasi Amerika, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kepemimpinan global,” katanya.
Industri teknologi dan universitas yang bergantung pada pendapatan dari mahasiswa asing juga diperkirakan akan terkena dampak signifikan.
Aturan ini masih berupa usulan. Masyarakat diberi waktu 30–60 hari untuk menyampaikan komentar publik sebelum DHS bisa merumuskan aturan final.
Jika disahkan, aturan diperkirakan berlaku 60 hari setelah publikasi. Tantangan hukum hampir pasti muncul, mengingat pengalaman serupa pada kebijakan imigrasi sebelumnya.
