Rolasnews.com – Saat ini sedang ramai petisi daring yang mendesak transparansi ijazah seluruh anggota DPR RI. Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” diluncurkan Farida Octavia di Change.org pada 12 November 2026. Hingga 18 November 2026, jumlah tanda tangan terverifikasi sudah melampaui 24.000 orang dan terus bertambah.
Petisi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu keabsahan dokumen pendidikan pejabat, termasuk polemik yang sempat melibatkan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pekan lalu.
Baca Juga:
Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur, Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Dalam teks petisi, Farida menekankan bahwa integritas akademik wakil rakyat bersifat mutlak karena mereka mengelola anggaran negara dan membuat kebijakan.
Petisi tersebut ditujukan pada tiga pihak, yakni Pimpinan DPR RI, KPU dan Kementrian Pendidikan, serta seluruh anggota DPR.
Untuk Pimpinan DPR RI, diminta mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah (dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi/gelar akademik) seluruh anggota secara terbuka kepada publik.
Kemudian kepada KPU RI dan kementerian terkait (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasilnya harus segera dibuka agar bisa diakses masyarakat.
Seluruh anggota DPR RI diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik.
Bukan Instrumen Hukum
Yang perlu diketahui, petisi di Change.org bersifat aspirasi publik, bukan instrumen hukum yang mengikat.
Mekanisme mengajukan petisi sederhana dan siapa pun bisa membuat petisi secara gratis. Netizen kemudian menandatangani secara daring dengan verifikasi. Semakin banyak tanda tangan dan berbagi, semakin besar tekanan publik dan liputan media.
Platform lalu dapat menyampaikan petisi kepada pihak yang dituju. Para penandatangan juga dapat menggunakannya sebagai bahan advokasi, surat terbuka, atau desakan melalui media.
Tidak ada kewajiban hukum bagi DPR, KPU, atau kementerian untuk memenuhi tuntutan petisi. Respons biasanya bersifat politis dan reputasional.
Jika tekanan publik cukup besar, lembaga terkait bisa merespons dengan pernyataan resmi, membuka data yang sudah ada, atau melakukan langkah internal.
Meski demikian, petisi ini tidak memiliki kekuatan memaksa seperti putusan pengadilan atau undang-undang.
Menanggapi petisi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa data pendidikan calon anggota legislatif sudah tersedia dan terbuka di KPU sejak proses pencalonan.
“Masyarakat dapat melihatnya di sana,” kata Dasco.
Hal itu diamini Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian. Ia menyerahkan soal verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.






