Rolasnews.com β Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan memakai aturan baru yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (juga disebut Pelindungan Pekerja). Aturan ini diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan menjadi dasar hukum utama, menggantikan atau mengubah kerangka sebelumnya yang berbasis Peraturan Pemerintah (terakhir PP Nomor 49 Tahun 2025).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perhitungan UMP 2027 sudah diatur dalam undang-undang tersebut.
βKan undang-undang barunya sudah keluar,β ujarnya.
Ia meminta publik merujuk langsung ketentuan di dalamnya.
Perubahan Utama dalam Aturan Baru
Menurut Pasal 138 dan 139 UU 27/2026, penetapan upah minimum mempertimbangkan:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- Kondisi ekonomi
- Kondisi ketenagakerjaan
Data ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga statistik resmi. Untuk KHL, dilakukan survei di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penghitungan bisa memakai formula atau KHL.
Formula mempertimbangkan tiga variabel: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa).
Rentang indeks tertentu diperluas menjadi 0,5 hingga 1 (sebelumnya di PP 49/2025 maksimal 0,9).
Semakin tinggi alfa, semakin besar bobot pertumbuhan ekonomi dalam perhitungan.
Baca Juga:
Kemnaker Tetapkan Ketentuan BSU 2026, Pekerja Berhak Terima Bantuan Rp900 Ribu
Penetapan akhir mengambil nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UMP 2027 paling lambat diumumkan 21 November 2026, disusul UMSP (lima hari kemudian), UMK (25 November), dan UMSK (30 November).
Aturan baru ini memberi ruang lebih fleksibel bagi daerah melalui Dewan Pengupahan, sekaligus memperkuat posisi KHL sebagai penyeimbang formula angka.






