Rolasnews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah tidak benar alias hoaks.
Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Berbagai aspek teknis kebijakan itu belum ditetapkan secara final.
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan mempertimbangkan perspektif pengusaha, pekerja/buruh, dan pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Putri.
Peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah.
Waspadai Hoaks
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi resmi Pemerintah.
Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkas Putri.






