Rolasnews.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan tidak ada penambahan volume kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite secara nasional hingga akhir 2026. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian atau pergeseran alokasi antardaerah berdasarkan evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan,” ujar Yuliot di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa kuota dari daerah yang mengalami kelebihan alokasi akan dialihkan ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
“Ini menyesuaikan. Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah,” tegasnya.
BPH Migas mencatat realisasi penyaluran Pertalite hingga 31 Oktober 2026 mencapai 83,22 persen dari kuota yang tersedia. Alokasi tersebut diperkirakan masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun dengan pola redistribusi antarwilayah.
Penambahan volume hanya diberikan untuk Biosolar sebesar sekitar 7,8 persen, menjadi 20,27 juta kiloliter.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rencana penambahan kuota Pertalite telah disetujui pemerintah.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan. Anggaran masih ada di pemerintah,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, ia belum merinci besaran volume tambahan maupun nilai anggaran yang dibutuhkan.
Pernyataan Menko Airlangga muncul menyusul peningkatan konsumsi Pertalite akibat peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi (seperti Pertamax) ke Pertalite.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya juga sempat menyampaikan rencana perhitungan ulang kebutuhan kuota.
Namun, klarifikasi teknis dari Wakil Menteri ESDM dan BPH Migas menegaskan bahwa yang dilakukan adalah optimasi alokasi yang ada, bukan penambahan volume nasional untuk Pertalite.
Harga Pertalite tetap dijaga Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter hingga 31 Desember 2026 sesuai arahan pemerintah.
