Rolasnews.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Konfirmasi datang dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Ia menyebut Gibran Rakabuming Raka datang menemui seluruh pimpinan MPR untuk menyampaikan maksud tersebut.
“Mas Gibran Rakabuming Raka menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua [pimpinan] MPR. Yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Ahmad Muzani.
Surat yang sama, juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri ini mengakhiri spekulasi yang berkembang selama berhari-hari. Pada Selasa (10/11/2026), Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo.
Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengumumkan kabar tersebut ke publik dan menyebut Gibran telah menyudahi masa tugasnya selama nyaris 25 bulan atau sekitar dua tahun.
Polemik Ijazah
Langkah mundur itu tidak lepas dari polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti dan fisik ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
Puncaknya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari sekolah di luar negeri tidak sah dan batal demi hukum.
Bukan Dimakzulkan
Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan. Pemakzulan harus melalui usul DPR, putusan Mahkamah Konstitusi, lalu keputusan MPR. Dalam kasus ini, jalur yang ditempuh adalah pengunduran diri secara sukarela melalui surat resmi.
Setelah surat diterima, pimpinan parlemen akan menggelar pertemuan untuk membahas langkah berikutnya. Secara konstitusional, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Hingga berita ini ditulis, belum ada nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi. Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang.
