Presiden Prabowo Hadiri Peringatan May Day 2026 di Monas, Buruh Tuntut Hapus Outsourcing hingga Upah Layak

Presiden Prabowo Hadiri Peringatan May Day 2026 di Monas, Buruh Tuntut Hapus Outsourcing hingga Upah Layak
Presiden Prabowo disambut meriah di peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta. (BPMI/YouTube)

Rolasnews.com – Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kehadiran Kepala Negara ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya seorang presiden hadir di acara puncak peringatan May Day yang dipusatkan di Monas dan diikuti ratusan ribu buruh.

Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan massa buruh. Presiden juga memaparkan capaian pemerintah di bidang ketenagakerjaan serta mengumumkan kebijakan penting yang disebut sebagai “kejutan” bagi kaum pekerja.

Read More

Acara ini dihadiri puluhan hingga ratusan ribu buruh dari berbagai serikat. Termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi bukti komitmen pemerintah yang berdiri bersama buruh.

Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan pemindahan lokasi peringatan dari rencana semula di DPR RI ke Monas dilakukan untuk menciptakan ruang dialog langsung dengan Presiden.

Biaya penyelenggaraan acara ini sepenuhnya berasal dari swadaya buruh, tanpa menggunakan anggaran negara.

Di perayaan tersebut, buruh tetap menyampaikan sejumlah tuntutan krusial kepada pemerintah.

11 Tuntutan Utama Buruh

Berikut adalah 11 tuntutan atau isu krusial yang disampaikan KSPI:

  1. Pengesahan segera RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa nuansa Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh.
  2. HOSTUM — Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (upah murah). Sistem alih daya dinilai menciptakan ketidakpastian kerja dan menekan upah di bawah standar kebutuhan hidup layak.
  3. Antisipasi dan penghentian ancaman PHK massal, terutama akibat dampak konflik geopolitik global (seperti eskalasi perang di Timur Tengah) serta kebijakan impor yang membebani industri dalam negeri.
  4. Reformasi sistem perpajakan, termasuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara signifikan (salah satu usulan hingga Rp7,5 juta) serta penghapusan pajak atas komponen kesejahteraan seperti THR, Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, dan pensiun.
  5. Penyelamatan industri strategis, khususnya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), nikel, serta sektor lain yang terancam PHK akibat persaingan impor dan perlambatan ekonomi.
  6. Pengangkatan guru dan tenaga honorer, termasuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu untuk memberikan kepastian karir dan kesejahteraan pendidik.
  7. Pengesahan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan mendukung pendanaan program kesejahteraan buruh.
  8. Perlindungan pekerja platform/gig economy, termasuk penurunan potongan tarif ojek online dan perlindungan sosial bagi driver serta kurir.
  9. Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
  10. Perlindungan pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
  11. Peningkatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tuntutan-tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk harapan agar pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan buruh yang lebih baik. Sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di berbagai sektor.

Acara May Day 2026 di Monas berlangsung secara damai dan meriah, dengan massa buruh memadati kawasan Monas sejak pagi. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan menjadi momentum baru dalam hubungan industrial antara pemerintah dan kaum buruh di Indonesia.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *