Rolasnews.com – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar pengembangan circular cultural economy (CCE) tidak hanya menjadi konsep di atas kertas. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi berbasis budaya sangat bergantung pada perlindungan nyata terhadap perajin dan pelaku budaya, serta kemampuan menjaga regenerasi keterampilan tradisional.
“Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyoroti persoalan mendasar yang masih terjadi hingga kini: terputusnya regenerasi perajin dan pelaku budaya tradisional. Keterampilan membatik, menenun, dan mengukir, misalnya, tidak lagi secara otomatis diwariskan dari generasi ke generasi.
“Tanpa upaya membumikan gagasan ini, kata sirkular hanya akan berputar di atas kertas. Tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar memegang aset budaya,” tegasnya.
Lestari mendorong penguatan ekosistem budaya secara bertahap. Keluarga dan komunitas desa harus menjadi basis utama pewarisan keterampilan. Pemerintah daerah, di sisi lain, dapat berperan membangun jejaring antarkomunitas serta mengembangkan klaster industri berbasis budaya. Semua langkah itu, menurutnya, harus ditopang oleh kebijakan dan anggaran yang jelas agar pelaku budaya memiliki ruang berkembang dan kepastian ekonomi.
“Tanpa payung kebijakan dan anggaran yang terukur, CCE hanya akan menjadi judul seminar,” ujarnya.
Baca Juga:
Perajin Bedug Kota Malang Tetap Eksis di Tengah Perkembangan Jaman
Sebagai perbandingan, Lestari mencontohkan pendekatan Korea Selatan dalam mengembangkan industri K-culture. Pemerintah negeri ginseng itu menargetkan nilai pasar K-culture mencapai 400 triliun won pada 2030. Dukungan konkret diberikan melalui dana kebijakan konten senilai 731,8 miliar won serta berbagai insentif fiskal.
“Pendekatan itu menunjukkan bahwa transformasi budaya menjadi mesin ekonomi membutuhkan intervensi fiskal terukur, bukan sekadar imbauan,” katanya.
Pada akhirnya, Lestari menekankan bahwa keberhasilan ekonomi budaya tidak hanya diukur dari nilai ekonominya saja. Yang lebih penting adalah kemampuan menjaga keberlanjutan para pelaku yang selama ini merawat dan mewariskan budaya.
“Ketika perajin terakhir di sebuah desa menutup pintu rumah untuk selamanya, tidak ada kebijakan yang bisa menghidupkan kembali tangan-tangan yang telah hilang itu,” pungkasnya.
