Rolasnews.com – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada 17 September 2026 menjadi sorotan tajam netizen di media sosial. Saat diminta menjelaskan bagaimana penanganan jika sebagian orang tua murid menolak anaknya mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sudaryono menjawab dengan formula singkat: untuk sekolah negeri, keputusan harus “iya semua atau tidak semua”.
“Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, konsensus harus melibatkan pihak sekolah dan seluruh wali murid. Tidak boleh ada pembagian selektif, sebagian siswa menerima sebagian menolak. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan sisa makanan, ketidaknyamanan sosial, dan persoalan operasional.
Jawaban itu langsung memicu gelombang kritik di berbagai platform media sosial. Banyak netizen menilai pernyataan tersebut terkesan menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Di lapangan, penolakan orang tua tidak selalu soal “mampu atau tidak mampu”. Ada alasan alergi, pantangan agama atau keyakinan, trauma setelah kasus keracunan berulang, kekhawatiran kualitas dan kebersihan, hingga preferensi gizi khusus anak.
Menjadikan keputusan sebagai “suara mayoritas” atau konsensus kolektif dinilai mengabaikan hak individu orang tua sebagai pengambil keputusan utama atas kesehatan anaknya.
“Masalahnya bukan cuma suka atau tidak suka. Ada anak yang alergi, ada yang pernah keracunan, ada yang orang tuanya sudah trauma. Kok digeneralisir jadi iya semua atau tidak semua?” tulis salah satu warganet yang banyak direspons.
Komentar serupa bertebaran, menuding pendekatan all-or-nothing sebagai cara praktis dari sisi birokrasi, tapi kurang empati terhadap realitas keluarga.
Sorotan ini semakin tajam karena berdekatan dengan pernyataan Sudaryono sebelumnya yang juga viral. Dalam video yang beredar sekitar pertengahan September, ia menyebut program MBG secara keseluruhan “tidak bermasalah”. Ia juga menyebut kegaduhan di media sosial lebih banyak dipicu guru, orang tua siswa, wartawan, hingga oknum LSM dengan motif “ideologis politis”.
Baca Juga:
Publik Geram atas Pernyataan Kepala BGN yang Menyalahkan Pihak Lain Soal Kegaduhan Progam MBG
Pernyataan itu sudah sempat menuai kecaman karena dinilai melempar tanggung jawab dan kurang menunjukkan empati terhadap korban keracunan.
Kombinasi dua pernyataan itu membuat sebagian publik melihat pola. Ketika muncul kritik atau penolakan, respons cenderung menyederhanakan akar masalah. Baik itu dengan menuding pihak eksternal maupun dengan solusi “satu suara untuk semua”.
BGN memang menekankan bahwa pendekatan kolektif ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan bersifat sementara.
Sudaryono juga menyebut sudah ada 1.653 sekolah yang dikeluarkan dari penerima manfaat, termasuk sekolah internasional dan yang menolak bantuan sejenis.
Namun, bagi banyak netizen, penjelasan teknis tersebut tidak cukup menjawab kekhawatiran mendasar. Apakah hak orang tua untuk melindungi anak dari risiko yang mereka anggap nyata masih dihormati, atau justru dikalahkan demi kemudahan distribusi?
