Setelah 18 Tahun Mangkrak, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Mangkrak, DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III Habiburokhman menyerahkan UU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Ist/Parlementaria)

Rolasnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (19/12/2026).

Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelah Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan, Puan menanyakan persetujuan seluruh fraksi.

Jawaban “Setuju!” bergema, disusul ketukan palu.

RUU ini telah bergulir selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan sekitar 2008. Pembahasan intensif di Komisi III baru dimulai sejak September 2025.

Panitia Kerja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Puan menekankan pengesahan ini bukan karena desakan pihak mana pun, melainkan karena substansi sudah matang dan ditunggu masyarakat.

“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Poin-Poin Utama UU Perampasan Aset

Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana secara lebih efektif, baik melalui putusan pidana (conviction-based) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

Beberapa pokok penting di antaranya:

1. Ruang lingkup tindak pidana:

Meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas (seperti investasi bodong dan saham bodong).

2. Ancaman pidana tetap berlaku:

Perampasan aset tidak menghapus hukuman pidana, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik:

Pihak ketiga yang tidak terlibat diberi kesempatan membuktikan kepemilikan sah.

4. Pengembalian aset kepada korban:

Aset diupayakan dikembalikan secara optimal kepada korban langsung, misalnya korban investasi bodong, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

5. Pengelolaan aset profesional:

Dikelola oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset. Sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi diterapkan untuk transparansi.

6. Pengawasan independen:

Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan diawasi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Undang-undang ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya dengan memutus rantai manfaat ekonomi dari tindak pidana.

Setelah disahkan, naskah akan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *