Tok! UMP Jatim 2027 Resmi Naik Jadi Rp 2,73 Juta

Tok! UMP Jatim 2027 Resmi Naik Jadi Rp 2,73 Juta

Rolasnews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000.

Angka itu naik Rp 283.119,32 dibandingkan UMP Jawa Timur tahun 2026 yang sebesar Rp 2.446.880,68. Jika dihitung, kenaikannya mencapai 11,57 persen.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

“Memutuskan menetapkan upah minimum provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000,00,” tulis Khofifah dalam SK tersebut di Surabaya, Sabtu (21/11/2026).

Jauh dari Tuntutan Buruh

Keputusan ini lahir di tengah tarik ulur dua kubu. Sebelumnya, buruh menuntut agar UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan sebesar Rp 3,7 juta sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penghitungan menggunakan koefisien alfa 0,5, dengan besaran upah sekitar Rp 2,6 juta.

Sekretaris PERDA KSPI Jatim, Jazuli, mengatakan penetapan KHL sebagai acuan didasarkan pada data riil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Buruh juga mengacu pada Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan menilai gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.

Buruh mengusulkan besaran UMSP Jawa Timur 2027 sekurang-kurangnya Rp 3.929.809, atau minimal 5 persen lebih tinggi dibandingkan nilai UMP yang mereka tuntut sebesar Rp 3.742.675.

Baca Juga:

Kemnaker Jelaskan Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Sugeng Lestari mengatakan, pemerintah bersikap bijak dengan mencari nilai moderat dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.

“Prinsipnya bagaimana pengupahan itu bisa menyejahterakan pekerja dan dapat menjaga kelangsungan perusahaan. Prinsipnya kita enggak boleh memihak salah satu,” pungkasnya.

Acuan UMK Kota/Kabupaten di Jatim

Dengan ditetapkannya UMP tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

UMP Jawa Timur menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan UMK sendiri dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026, lima hari setelah batas penetapan UMP.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *