Rolasnews.com – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) “tidak bermasalah secara keseluruhan” dan menimbulkan kegaduhan di media sosial karena ulah guru, orang tua siswa, wartawan, serta oknum LSM, memicu gelombang kritik tajam dari publik.
Dalam video yang beredar luas di media sosial pada Senin (14/9/2026), Sudaryono menyatakan bahwa kegaduhan seputar MBG lebih banyak dipicu oleh faktor ideologis dan politis.
Ia menyebut guru, orang tua, jurnalis, dan LSM sebagai pihak yang “meramaikan” isu tersebut di ruang digital. Menurutnya, di lapangan sebenarnya tidak ada masalah besar.
Namun, pernyataan tersebut justru dianggap sebagai bentuk pelemparan tanggung jawab.
Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Gabriel Lele, menilai ucapan Sudaryono sebagai blunder yang memperbesar eskalasi konflik.
“Eksekusi yang bermasalah dibelokkan seolah-olah soal ideologi. Padahal yang harus diperbaiki adalah implementasi,” ujarnya.
Baca Juga:
BGN Resmi Larang Minuman Rasa Susu dan Susu Kental Manis di Menu MBG
Reaksi Keras Netizen
Di media sosial, netizen bereaksi keras. Banyak yang menilai pernyataan itu mengabaikan keluhan nyata para guru yang selama ini ikut terbebani distribusi makanan. Bahkan sebagian menjadi korban dugaan keracunan.
“Guru disuruh cicipi makanan, sekarang disalahkan karena bicara. Ini sudah keterlaluan,” tulis salah satu warganet.
Organisasi guru dan pengamat pendidikan juga menyoroti bahwa kritik terhadap MBG muncul karena kasus keracunan berulang dan beban tambahan yang dirasakan di sekolah. Bukan semata karena motif politik. Beberapa kalangan menilai gaya komunikasi BGN cenderung defensif gagal meredakan keresahan publik.
Meski demikian, Sudaryono menegaskan akan terus melakukan penertiban internal, termasuk menutup dapur SPPG yang bermasalah. Ia berjanji program MBG tetap berjalan dengan perbaikan.
Pernyataan Kepala BGN ini menambah daftar panjang kontroversi seputar program unggulan pemerintah, di tengah tuntutan publik agar evaluasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tentunya tidak dengan saling menyalahkan.
