Rolasnews.com – Warga Islandia menolak proposal pemerintah untuk membuka kembali pembicaraan bergabung dengan Uni Eropa. Hasil referendum yang digelar Sabtu (29/8/2026) menunjukkan kubu “Tidak” unggul dengan 52,8 persen suara. Sementara kubu “Ya” memperoleh 47,2 persen.
Dalam referendum tersebut, partisipasi pemilih mencapai 82,5 persen.
Referendum tersebut bukan menentukan keanggotaan penuh, melainkan hanya mandat untuk melanjutkan negosiasi yang ditangguhkan sejak 2013.
Islandia sempat mengajukan diri bergabung pada 2009 pasca-krisis keuangan. Akan tetapi prosesnya terhenti di tengah perbedaan pandangan soal perikanan dan kedaulatan.
Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir, yang mendukung opsi “Ya”, menyatakan pemerintah akan menghormati hasil suara rakyat.
“Jelas bahwa soal ini tidak akan dilanjutkan di bawah pemerintahan ini,” ujarnya.
Parlemen akan membahas langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menarik secara resmi aplikasi keanggotaan.
Kedaulatan dan Perikanan Jadi Alasan
Isu utama penolakan adalah sektor perikanan, tulang punggung ekonomi Islandia. Industri ini khawatir kebijakan bersama Uni Eropa akan mengurangi kontrol Reykjavik atas wilayah tangkapan.
Kubu “Tidak” juga menekankan kedaulatan nasional dan kemampuan negara mengelola urusan sendiri.
Sebaliknya, pendukung keanggotaan berargumen bahwa bergabung bisa menurunkan inflasi, menstabilkan mata uang krona, serta memperkuat posisi Islandia di tengah ketegangan geopolitik Arktik, termasuk ancaman terkait Greenland.
Hasil referendum memperlihatkan pembagian geografis yang tajam. Reykjavik cenderung mendukung, sementara wilayah pedesaan menolak dengan selisih lebih besar.
Keputusan ini menjadi pukulan bagi Brussel yang berharap Islandia, negara kaya dan stabil, bisa menjadi contoh perluasan positif.
Meski demikian, Islandia tetap terintegrasi erat dengan Uni Eropa melalui European Economic Area (EEA) dan kawasan Schengen.
