Krisis Demografi, China Izinkan Pasangan Miliki Tiga Anak

Krisis Demografi, China Izinkan Pasangan Miliki Tiga Anak
(China bakal ijinkan pasangan mempunyai hingga 3 anak. Credit: AP Photo)

Rolasnews.com – China akan mengizinkan pasangan untuk secara sah memiliki anak ketiga sebagai upaya  untuk mengatasi krisis demografi yang dapat mengancam peningkatan kemakmuran dan pengaruh global.

Seperti dilansir Associated Press, Badan legislatif seremonial pada hari Jumat mengubah Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya selama puluhan tahun oleh Partai Komunis yang berkuasa untuk mendikte ukuran keluarga sesuai dengan arahan politik. Aturan ini muncul hanya enam tahun setelah perubahan terakhir.

Read More

Sejak tahun 1980-an, China secara ketat membatasi sebagian besar pasangan dengan hanya boleh memiliki satu anak, sebuah kebijakan yang diberlakukan dengan ancaman denda atau kehilangan pekerjaan, yang mengarah pada pelanggaran termasuk aborsi paksa.

Preferensi untuk anak laki-laki membuat orang tua membunuh bayi perempuan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan besar dalam rasio jenis kelamin.

Aturan dilonggarkan untuk pertama kalinya pada tahun 2015 dengan mengizinkan dua anak karena para pejabat mengakui konsekuensi yang membayangi dari penurunan angka kelahiran. Ketakutan yang luar biasa adalah bahwa China akan menjadi tua sebelum menjadi kaya.

Pasangan di China boleh memiliki hingga 3 anak
(Jika empat dekade lalu Pemerintah China menerapkan tangan besi untuk membatasi jumlah kelahiran warganya, saat ini kebijakan tersebut terus dilonggarkan. Bahkan pasangan di China kini diijinkan memiliki hingga 3 anak untuk mencegah krisis demografi di negara itu. Credit: Youtube/AFP)

China telah lama menggembar-gemborkan kebijakan satu anak sebagai keberhasilan dalam mencegah 400 juta kelahiran tambahan di negara terpadat di dunia ini, sehingga menghemat sumber daya dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, tingkat kelahiran China, yang sejajar dengan tren di Korea Selatan, Thailand, dan negara Asia lainnya, sudah turun sebelum aturan satu anak. Rata-rata jumlah anak per ibu turun dari di atas enam pada 1960-an menjadi di bawah tiga pada 1980, menurut Bank Dunia.

Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja di China telah turun selama dekade terakhir dan populasi hampir tidak tumbuh. Hal ini menambah ketegangan dalam masyarakat yang menua.

Sensus penduduk setiap sepuluh tahun sekali menemukan bahwa populasi meningkat menjadi 1,411 miliar orang tahun lalu, naik 72 juta dari 2010.

Statistik menunjukkan 12 juta bayi lahir tahun lalu, yang  turun 18% dari tahun 2019 yaitu 14,6 juta.

Penduduk Cina berusia di atas 60 tahun berjumlah 264 juta, menyumbang 18,7% dari total penduduk negara itu pada tahun 2020, 5,44 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2010. Pada saat yang sama, penduduk usia kerja turun menjadi 63,3% dari total 70,1% pada sepuluh tahun yang lalu.

Pergeseran ke aturan dua anak menyebabkan lonjakan sementara dalam jumlah kelahiran tetapi efeknya segera mereda dan jumlah kelahiran terus turun karena banyak wanita terus memutuskan untuk tidak memilki anak atau berkeluarga.

Penduduk lansia meningkat di China
(Kesejahteraan yang meningkat berimbas pada jumlah penduduk lansia di China yang hampir mendekati 20 dari keseluruhan populasinya. Sebaliknya, penduduk usia produktif terus menurun setiap tahunnnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tergerusnya produktivitas dan investasi asing di negeri panda tersebut. Credit: Pinterest)

Baca Juga :

Pandemi COVID-19 Berdampak Pada Indikator Kependudukan Indonesia

Jepang, Jerman dan beberapa negara kaya lainnya menghadapi tantangan krisis demografi yang sama dengan memiliki lebih sedikit pekerja untuk mendukung populasi yang menua. Namun, mereka dapat memanfaatkan investasi di pabrik, teknologi, dan aset asing, sementara China adalah negara berpenghasilan menengah dengan pertanian dan manufaktur padat karya.

Pada Jumat (20/8), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional membatalkan pemberian denda karena melanggar pembatasan sebelumnya dan menyerukan cuti orang tua tambahan dan sumber daya pengasuhan anak.

Langkah-langkah baru di bidang keuangan, perpajakan, sekolah, perumahan dan pekerjaan harus diperkenalkan untuk “untuk meringankan beban keluarga,” kata amandemen tersebut.

Kebijakan ini juga sebagai upaya untuk mengatasi diskriminasi yang sudah berlangsung lama terhadap wanita hamil dan ibu baru di tempat kerja yang dianggap sebagai salah satu disinsentif utama untuk memiliki anak tambahan, bersamaan dengan biaya hidup yang tinggi dan tempat tinggal yang sempit. (AZP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.