Presiden Jokowi Deadline Jatim 2 Minggu Kendalikan Penyebaran COVID-19

  • Whatsapp
Presiden Jokowi Deadline Jatim 2 Minggu Kendalikan Penyebaran COVID-19
(Presiden Jokowi saat menggelar video conference bersama Kepala Daerah, Forpimda dan Gugus Tugas COVID-19 se-Jatim, di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6). Foto : Ist)
Rolasnews.com – Presiden Joko Widodo, memberi waktu 2 minggu ke Provinsi Jawa Timur untuk mengendalikan dan menurunkan penyebaran COVID-19. Ini setelah mencermati Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi angka kasus COVID-19 di Indonesia.

“Saya kasih waktu 2 (dua) minggu, akan saya tunggu hasilnya,” ujar Jokowi pada acara video conference (vidcon) bersama Kepala Daerah, Forpimda dan Gugus Tugas COVID-19 se-Jatim (25/6).

Itu diutarakan setelah mencermati dan merespon laporan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bahwa kasus selama 14 hari terakhir memperlihatkan lonjakan dua kali lipat.

Read More

“Tercatat, dari 4 ribu kasus menjadi 8 ribu kasus selama kurun waktu 14 hari, dan terbanyak kasus terjadi di Surabaya,” ujar Gubernur Khofifah.

Vidcon bersama Presiden RI yang berlangsung di Gedung Grahadi Pemprov Jatim tersebut, juga menjadi kunjungan pertama Jokowi ke luar daerah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi, mengingatkan agar para pemangku kebijakan memiliki perasaan yang sama.

“Saya ingatkan, agar kita untuk memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama, bahwa kita sedang pada krisis kesehatan dan ekonomi. Jadi jangan  ada perasaan normal-normal saja,” pesan Jokowi.

Presiden juga menegaskan untuk mengajak masyarakat dengan perasaan yang sama. Jangan biarkan mereka bebas tak bermasker, tak mengikuti protokol kesehatan seakan tak ada apa-apa (normal, red).

Diutarakan pula oleh pelopor “blusukan” tersebut bahwa krisis ekonomi global adalah fakta adanya.

“Prediksi IMF (bila pandemi COVID-19 tetap bertahan), di Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi minus 8, di Jepang pertumbuhan ekonomi minus 5,8, minus 10,2 di Inggris, minus 12,2 persen di Perancis. Pun demikian di negara-negara lain di benua Eropa. Artinya demand akan terganggu, artinya suply juga akan terganggu,” ungkap Presiden Jokowi.

Gubernur Khofifah
(Gubernur Khofifah melaporkan kasus COVID-19 di Jatim melonjak dua kali lipat selama 14 hari terakhir. Foto : Ist)

“Oleh karenanya harus ada keseimbangan gas dan rem antara pengendalian (aspek) kesehatan dan (aspek) ekonomi. Untuk di Jawa Timur, saya minta waktu 2 minggu untuk lakukan pengendalian. Lakukan manajemen krisis dengan baik. Tidak bisa bertumpu pada satu daerah, harus ada sinkronisasi penanganan. Tes masive, pelacakan yang agresif dan treatment untuk diteruskan,” tegasnya.

Publikasi Data Kasus COVID-19 Jatim Valid Dan Alurnya Sesuai SOP Kemenkes

Secara khusus, penggemar Metalica ini juga berpesan (daerah) untuk berhati-hati menuju new normal.

“Lakukan pra kondisi dan melihat timing dengan tepat. Prioritas sektor mana yang harus dibuka lebih dulu. Jangan semuanya. Sektor yang memiliki resiko rendah didahulukan, dan begitu seterusnya,”  pesan RI 1.

Walikota Malang Juga Meminta Waktu Pengendalian 2 Minggu

Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji yang dihubungi terpisah, menanggapi apa yang diamanatkan presiden menjadi bagian utuh sekaligus referensi untuk penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Malang.

Walikota & Forpimda Kota Malang Ikuti Vidcon Presiden
(Walikota Sutiaji didampingi Wawali, Dandim serta Ketua DPRD Kota Malang, mengikuti dengan seksama vidcon bersama Presiden Jokowi. Foto : Ist)

“Satu hal yang sama, dan itu sudah saya lontarkan sebelum Bapak Presiden memberikan amanat, berkaitan dengan range waktu kendali penekanan, yakni sama sama dalam tenggat waktu 2 minggu untuk target pengendalian. Kok pas sama dengan komitmen kami, perlu durasi waktu dua minggu untuk langkah langkah pengedalian,” ujar Walikota Sutiaji.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 adalah penguatan tracing dan treatmen per wilayah kecamatan. (SN)

Related posts

Link Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *