Rolasnews.com – Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11/2026) menyatakan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer 2017. Keputusan ini diambil dengan suara mayoritas 9 berbanding 6. Ini juga menjadi yang pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida sejak pengadilan internasional ini didirikan pada 26 Juni 1945.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, dalam pembacaan putusan yang berlangsung hampir tiga jam, menyatakan bahwa Myanmar “telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine Utara, melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948.”
Pengadilan menilai bahwa niat untuk menghancurkan sebagian substansial populasi Rohingya merupakan “satu-satunya inferensi yang masuk akal” dari bukti yang ada.
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State.
@antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice.
https://t.co/1RCbI9g5hb https://t.co/E51EwzIIDf
— United Nations (@UN) November 19, 2026
Operasi militer yang disebut “clearance operations” pada 2016-2017 menewaskan sekitar 10.000 warga Rohingya, melibatkan kekerasan seksual secara luas, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta serangan terhadap warga yang melarikan diri ke Bangladesh. Lebih dari 700.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangganya itu.
Pengadilan juga menemukan adanya tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam komunitas tersebut.
Kasus ini diajukan oleh Gambia pada November 2019. Pemerintah Myanmar sebelumnya membantah tuduhan tersebut dengan berdalih bahwa operasi tersebut merupakan respons terhadap kelompok bersenjata.
ICJ menolak pembelaan tersebut.
Baca Juga:
PBB Sebut Hampir 4 Juta Pengungsi Suriah Kembali ke Kampung Halaman
Protes Junta, Perenang Myanmar Tolak Berlaga di Olimpiade Tokyo
Selain menyatakan adanya genosida, pengadilan memerintahkan otoritas Myanmar untuk:
- Menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku.
- Memfasilitasi pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya.
- Memberikan reparasi, termasuk pengembalian atau penggantian harta benda yang hilang atau rusak.
- Melaporkan langkah-langkah yang diambil dalam waktu dua tahun.
Putusan ICJ bersifat final dan tidak dapat digugat. Namun, penegakan keputusan bergantung pada kerja sama negara-negara anggota PBB dan Dewan Keamanan PBB.
Keputusan ini dianggap bersejarah bagi komunitas Rohingya yang telah lama menanti pengakuan atas penderitaan mereka. Sekaligus menjadi preseden penting dalam hukum internasional terkait tanggung jawab negara atas kejahatan genosida.






