Rolasnews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sedang mengkaji penguatan kebijakan pengendalian rokok elektrik atau vape, termasuk opsi melarang total peredarannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa fatwa tersebut memperkuat upaya perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar. Tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 11 November 2026.
Kemenkes menekankan bahwa pihaknya akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Salah satu opsi yang secara eksplisit disebutkan adalah rencana melarang total peredaran vape. Saat ini, pengendalian sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang mencakup pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan dan promosi, serta pengaturan kandungan produk.
Selain perspektif kesehatan, alasan pelarangan juga karena perangkat vape berisiko disalahgunakan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Serta tentunya perlindungan generasi muda, mengingat tren penggunaan yang meningkat di kalangan anak dan remaja.
Baca Juga:
Selena Gomez Akui Vaping Ubah Suaranya Permanen
Fatwa MUI sendiri, yang ditetapkan pada 6 November 2026. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa menggunakan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan sebagai langkah pencegahan (sadd al-dzari’ah) agar tidak dijadikan sarana peredaran narkoba.
Produksi dan perdagangan vape juga dinyatakan haram. MUI bahkan merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape lengkap dengan berbagai sanksinya.
Hingga hari ini, larangan total memang belum ditetapkan. Pernyataan resmi Kemenkes lebih pada opsi memasukkannya dalam kajian kebijakan. Langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian lintas kementerian dan pertimbangan kesehatan masyarakat yang lebih luas.
