Rolasnews.com – Pemerintah memutuskan menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul tingginya animo dan penyerapan program yang mencapai lebih dari 54 persen dalam waktu singkat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, peningkatan tersebut dilakukan setelah melihat realisasi penyaluran yang kuat. Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran KUR Perumahan telah mencapai sekitar Rp19,2 triliun atau 54,6 persen dari alokasi awal.
“Jadi ini sudah 54 persen pencapaiannya, untuk itu dinaikkan,” ujarnya.
Program KUR Perumahan merupakan inisiatif pemerintah untuk mendukung pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.
Melalui skema ini, pelaku usaha perumahan dapat mengakses pembiayaan dengan bunga subsidi yang lebih rendah dibandingkan suku bunga pasar. Program ini dirancang untuk mendorong pembangunan hunian layak sekaligus memperkuat rantai pasok industri perumahan.
Baca Juga:
OJK Permudah Akses KPR Subsidi Lewat Revisi SLIK
Peningkatan alokasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah mempercepat Program Sejuta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa bank pelat merah seperti BTN dan BRI telah mencatat penyaluran signifikan.
BTN, misalnya, sempat memecahkan rekor penyaluran di berbagai daerah, sementara BRI menyalurkan Rp9,2 triliun hingga Mei 2026.
Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan lebih banyak developer UMKM dapat memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah terjangkau. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota lebih lanjut jika penyerapan terus berjalan optimal.
Langkah ini menjadi sinyal kuat keberpihakan negara terhadap sektor perumahan rakyat di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan target pembangunan infrastruktur nasional.
