Kadin Wanti-Wanti Kebijakan Dana Cadangan Pesangon Bisa Tekan Investasi

Kadin Wanti-Wanti Kebijakan Dana Cadangan Pesangon Bisa Tekan Investasi
Ilustrasi pekerja di pabrik garmen. (Flickr)

Rolasnews.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan dana cadangan pesangon (DCP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam kebijakan tersebut, pengusaha (kecuali usaha mikro dan kecil) diwajibkan menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut nantinya dikelola lembaga pemerintah.

Perusahaan diberi waktu transisi hingga Oktober 2027 untuk menyiapkan dan menyetorkan dana tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, menilai kebijakan tersebut tidak seharusnya lahir hanya karena persoalan yang dialami segelintir perusahaan.

Ia mengatakan masalah yang ada tidak bisa dipukul rata sebagai kondisi seluruh dunia usaha Indonesia.

“Padahal, masalahnya adalah pengawasan dan operasional. Namun, solusi yang diambil justru membuat undang-undang baru. Menurut saya, itu tidak adil bagi pengusaha dan berdampak buruk terhadap investasi,” ujar Subchan.

Kadin mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan merestrukturisasi program jaminan sosial yang sudah tersedia, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), alih-alih membentuk skema baru.

Evaluasi bisa mencakup besaran manfaat maupun mekanisme penerapannya agar program benar-benar berjalan sesuai peruntukan.

Subchan menekankan bahwa perlindungan terbaik bagi pekerja adalah tersedianya pekerjaan itu sendiri. Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara DCP dengan program jaminan sosial dan skema imbalan kerja lainnya yang sudah berjalan, serta kekhawatiran dampaknya terhadap arus kas (cashflow), belanja modal, dan rencana ekspansi perusahaan.

Dalam konteks yang lebih luas, Subchan menekankan perlunya kajian mendalam dan sinkronisasi antara dana cadangan pesangon dengan JKP serta dana pensiun agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Sementara itu, pemerintah melalui Kemnaker menegaskan bahwa lembaga pengelola DCP belum ditetapkan, dan informasi yang mengaitkannya dengan Danantara tidak benar.

Baca Juga:

Pemerintah Belum Tunjuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Info soal Danantara Hoaks

Aturan pelaksanaan masih akan disusun dengan melibatkan konsultasi publik bersama pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan pekerja.

Kebijakan DCP bertujuan menjamin hak pesangon pekerja tetap terbayar meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun, kalangan pengusaha, termasuk Kadin, mengingatkan agar implementasinya tidak justru menekan daya saing dan investasi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *