Rolasnews.com – Biaya pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025 menembus Rp191,3 triliun. Angka ini melonjak dibanding Rp176,11 triliun pada 2024 dan jauh di atas Rp108,8 triliun pada 2019. Ironisnya, hampir seluruh dana itu tersedot di rumah sakit.
Dari total biaya tersebut, 87,1 persen atau sekitar Rp166,6 triliun mengalir ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Sisanya, hanya 12,9 persen atau Rp24,7 triliun, yang digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan data tersebut dalam Media Workshop di Bandung, Rabu (16/9/2026).
“Biaya yang terkumpul di tahun 2025 itu Rp191,3 triliun, 87,1 persen FKRTL. 12,9 persen atau Rp24,7 triliun untuk FKTP,” katanya.
Peningkatan akses layanan menjadi salah satu pemicu utama. Saat ini 98,62 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Pemanfaatan layanan sepanjang 2025 bahkan mencapai lebih dari 725 juta kali.
Akan tetapi di balik perluasan cakupan itu, muncul tekanan keuangan yang makin berat. Program JKN mengalami kesenjangan arus kas sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Pertumbuhan biaya pelayanan terus melampaui pendapatan iuran.
Penyakit Katastropik Jadi Penyedot Terbesar
Kelompok penyakit katastropik menjadi beban tersendiri. Sepanjang 2025, penyakit-penyakit ini menyerap 26,28–26,42 persen total biaya, atau sekitar Rp50,3 triliun. Rinciannya:
- Penyakit jantung: Rp17,3–17,35 triliun (lebih dari 29,7 juta kasus)
- Gagal ginjal: Rp13,3 triliun
- Kanker: Rp10,3 triliun
- Stroke: Rp7,2 triliun
Menurut BPJS Kesehatan, sebagian besar penyakit ini sebenarnya dapat dicegah lewat pola hidup sehat dan deteksi dini. Tekanan semakin berat akibat inflasi medis yang tinggi (medical trend 16,9 persen, jauh di atas inflasi umum 2,5 persen), jutaan peserta nonaktif, tunggakan iuran, serta dominasi layanan rawat inap tingkat lanjut.
Dampaknya terlihat jelas di laporan keuangan. Defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial pada 2025 mencapai Rp17,13 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan pun menyusut menjadi sekitar Rp30 triliun pada akhir 2025.
Lima Langkah BPJS Bendung Pembengkakan
Menghadapi kondisi ini, BPJS Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi:
Pertama, beralih dari pembayaran berbasis volume layanan ke value-based healthcare. Fokusnya bukan lagi seberapa banyak tindakan yang dilakukan, melainkan seberapa baik hasil kesehatan yang diterima pasien. Pilot project sudah dimulai pada layanan jantung, termasuk kateterisasi dan pemasangan ring.
“Value itu berbanding lurus dengan outcome, berbanding terbalik dengan biaya. Kalau pasien bisa sembuh dengan biaya minimal, itu adalah value,” tegas Prihati.
Kedua, memperkuat layanan primer. Proporsi pembiayaan di FKTP ditargetkan naik hingga sekitar 24 persen, dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif agar rujukan ke rumah sakit bisa ditekan.
Ketiga, memperketat kendali mutu dan biaya serta sistem anti-fraud. Pemanfaatan teknologi seperti Smart Claim berbasis AI telah menghasilkan efisiensi miliaran hingga triliunan rupiah.
Keempat, mengoptimalkan penerimaan iuran lewat peningkatan kepatuhan badan usaha, reaktivasi peserta, penagihan lebih tegas, serta kemudahan pembayaran tunggakan secara bertahap melalui aplikasi.
Kelima, meminta intervensi pemerintah. BPJS Kesehatan mengusulkan suntikan dana sekitar Rp20 triliun untuk menutup cash flow gap. Tanpa tambahan dukungan, dana jaminan sosial diperkirakan hanya mampu bertahan hingga pertengahan 2027. Prihati menegaskan pihaknya akan terus mengadvokasi pencairan dana tersebut.
Keberlanjutan JKN, menurut Prihati, tidak hanya soal kemampuan membayar klaim. Yang lebih penting adalah menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi peserta.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit,” tandasnya.
