Rolasnews.com – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat dinilai krusial agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.
Menurut Eka Widodo atau yang akrab disapa Edo, persoalan kekurangan anggaran di 79 daerah bukan masalah sepele. Jika tidak segera diselesaikan, korban utamanya adalah aparatur sipil negara (ASN) di daerah dan masyarakat yang membutuhkan layanan publik.
“Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,” ujar Edo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 79 pemerintah daerah membutuhkan tambahan DAU dari pusat dengan total mencapai Rp14 triliun. Untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji pegawai saat ini, dibutuhkan sekitar Rp3,5 triliun. Namun, agar ketahanan keuangan daerah lebih kuat dan persoalan serupa tidak berulang, tambahan hingga Rp14 triliun dinilai diperlukan.
Sementara perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp20 triliun.
Berita Terkait:
Puluhan Pemda Megap-megap Bayar PPPK, Belanja Pegawai Tembus 50 Persen APBD
Ganggu Kinerja ASN di Daerah
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa kekurangan anggaran berpotensi membuat pemerintah daerah tidak mampu membayar gaji pegawai tepat waktu. Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada motivasi dan kinerja ASN di daerah.
“Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu,” tegasnya.
Edo meminta Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan bergerak cepat mencari solusi. Pemerintah pusat, menurutnya, harus segera memberikan tambahan anggaran kepada daerah yang benar-benar membutuhkan agar pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” katanya.
Selain memberikan tambahan anggaran, Edo menekankan pentingnya evaluasi tata kelola keuangan daerah agar kondisi serupa tidak terulang. Ia menilai persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
“Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkas Edo.
