Rolasnews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengecam keras praktik korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kasus yang diduga berlangsung lebih dari satu dekade itu terungkap setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar.
Legislator dapil Kalimantan Barat I itu menilai penyelewengan dana tersebut berdampak langsung pada penderitaan satwa. Mulai dari kekurangan gizi hingga kematian. Ia menegaskan penegak hukum harus mengusut tuntas perkara ini dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat.
“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menyebut korupsi di lembaga konservasi sebagai sesuatu yang miris, sebab satwa tidak mampu menyampaikan dampak yang mereka rasakan.
“Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” katanya.
Daniel mendorong pemerintah menjadikan kasus KBS sebagai momentum audit nasional terhadap seluruh lembaga konservasi di Indonesia.
Audit, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada administrasi keuangan. Melainkan juga mengukur mutu pakan, layanan kesehatan veteriner, dan standar kesejahteraan satwa.
Desak Transparansi
Ia juga mendesak pemerintah membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja agar belanja pakan, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel.
“Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” tegasnya.
Daniel meminta kementerian terkait memastikan pemenuhan pakan dan perawatan satwa di KBS tetap terjamin selama proses hukum berlangsung.
“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” tandasnya.
