Rolasnews.com – Ratusan pemuda Malaysia berpakaian hitam-hitam berunjuk rasa pada Sabtu (31/7) di pusat Kuala Lumpur. Mereka menuntut Perdana Menteri Malaysia untuk mundur. Pemerintah Muhyiddin Yassin dinilai gagal atasi pandemi corona yang terus melonjak sehingga melumpuhkan banyak sektor yang merugikan rakyat terutama masyarakat kecil.
Lonjakan kasus di Malaysia terus terjadi meskipun diberlakukan masa darurat pada bulan Januari dan lockdown wilayah sejak 1 Juni lalu. Total kematian telah meningkat menjadi hampir 9.000 orang, sedangkan baru 20 persen dari populasi yang telah divaksin lengkap.
Seperti diberitakan Associated Press, sambil mengenakan masker dan memegang bendera serta plakat hitam, para demonstran meneriakkan “Lawan!beretarung!” dan “Muhyiddin harus mengundurkan diri!”
Beberapa orang membawa mayat tiruan yang dibungkus kain putih sebagai gambaran banyaknya korban meninggal yang terus bertambah.
Setelah polisi menghalangi mereka untuk berjalan menuju Lapangan Kemerdekaan, para demonstran duduk di jalan dengan jarak 1 meter dan membentangkan spanduk besar “Pemerintah gagal”.
Demonstran mengajukan tiga tuntutan: pengunduran diri Muhyiddin, dimulainya kembali sesi parlemen regular dan moratorium pinjaman otomatis untuk membantu mereka yang terkena dampak pandemi.
Setelah hampir dua jam, mereka membubarkan diri dengan tertib.
Demontrasi tersebut menambah tekanan pada Muhyiddin setelah Raja Malaysia menegur pemerintahannya karena menyesatkan Parlemen atas status tindakan darurat.
Baca Juga :
Para Pejabat Tokyo Khawatirkan Lonjakan Kasus di Tengah Perhelatan Olimpiade
Muhyiddin memperoleh persetujuan kerajaan untuk mendeklarasikan keadaan darurat pada bulan Januari, yang memberinya wewenang untuk menangguhkan Parlemen dan memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif hingga 1 Agustus.
Para kritikus mengecam keadaan darurat tersebut sebagai akal-akalan Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaannya.
Parlemen dibuka kembali Senin untuk pertama kalinya tahun ini setelah Muhyiddin menyerah pada tekanan dari raja, namun itu hanya untuk memberi tahu anggota parlemen tentang pandemi dan pelarangan debat.
Sebelumnya Raja Sultan Abdullah pada hari Kamis menegur pemerintah karena menyesatkan Parlemen tentang pembatalan peraturan darurat. Raja juga mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan atas pembatalan tersebut dan mengatakan kepada pemerintah agar membahas masalah tersebut untuk diperdebatkan di Parlemen yang bisa saja memicu pemungutan suara.
Namun, Muhyiddin bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar konstitusi dan mengungkapkan bahwa raja harus bertindak atas saran Kabinet.
Pertikaian publik telah memicu krisis konstitusional dan melemahkan posisi Muhyiddin sebagai anggota parlemen dan menuduh pemerintahnya makar. Partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa telah mendukung seruan agar Muhyiddin mundur. Hingga kini belum ada kejelasan apakah mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin akan diizinkan atau tidak. (AZP)
