Rolasnews.com – Pandemi corona yang telah berlangsung lebih dari satu tahun membuat orang-orang membatalkan banyak rencana perjalanan mereka hingga akhirnya vaksin COVID-19 ditemukan dan menjadi syarat perjalanan ke banyak negara. Meski demikian, tidak semua orang yang telah divaksin dapat dengan mudah bepergian terutama ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa karena adanya tindakan diskriminatif dalam menerapkan vaksin sebagai syarat perjalanan.
Jutaan orang yang telah divaksinasi sesuai rekomendasi WHO dan didukung PBB masih dilarang memasuki banyak negara Eropa dan lainnya dengan alasan vaksin yang digunakan tidak diakui sebagai syarat perjalanan.
Seperti diberitakan Associated Press (13/7), meskipun vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Eropa telah disahkan oleh badan pengawas obat dan makanan di benua biru itu, vaksinasi yang sama yang diproduksi di India belum diberikan lampu hijau.
Regulator Uni Eopa mengatakan AstraZeneca belum menyelesaikan dokumen yang diperlukan di pabrik India, termasuk rincian tentang praktik produksi dan standar control kualitas.
Beberapa ahli menggambarkan langkah UE tersebut sebagai tindakan diskriminatif dan tidak ilmiah. Nyatanya WHO telah memeriksa dan menyetujui pabrik tersebut. Pejabat kesehatan mengatakan situasi seperti ini tidak hanya akan mempersulit perjalanan dan menggagalkan ekonomi yang rapuh, tetapi juga merusak kepercayaan vaksin dengan menyebutnya beberapa suntikan di bawah standar.
Baca Juga :
Dirjen WHO Kecam Ketidakadilan Akses Vaksin COVID-19
Ketika cakupan vaksinasi meningkat di seluruh Eropa dan negara-negara kaya lainnya, pihak berwenang yang ingin menyelamatkan pariwisata musim panas semakin melonggarkan pembatasan terkait virus corona.
Awal bulan ini, Uni Eropa memperkenalkan sertifikat digital COVID-19 yang memungkinkan warga Uni Eropa untuk bergerak bebas di blok 27 negara selama mereka telah divaksinasi dengan salah satu dari empat suntikan yang disahkan oleh European Medicines Agency, memilki tes negative baru, atau memilki bukti bahwa mereka baru saja pulih dari virus.
Sementara AS dan Inggris masih tertutup bagi pengunjung luar, sertifikat UE ini dipandang sebagai model potensial untuk perjalanan di era COVID-19 dan cara untuk meningkatkan ekonomi.
Vaksinasi resmi yang didukung UE diantaranya Pfizer, Moderna, dan Jhonson & Johnson. Sedangkan suntikan AstraZeneca yang dibuat di India atau vaksin-vaksin yang banyak digunakan di negara berkembang seperti yang diproduksi di China dan Rusia masih belum diakui.
Masing-masing negara Uni Eropa bebas menerapkan aturan mereka sendiri untuk wisatawan dari luar UE, sehingga menciptakan kebingungan sendiri bagi wisatwan.
Beberapa negara Uni Eropa seperti Belgia, Jerman, dan Swiss mengizinkan orang sekalipun mereka telah divaksin dengan vaksin yang tidak didukung oleh UE. Tetapi beberapa lainnya seperti Prancis dan Italia tetap tidak mengizinkan.
Sebagai informasi, vaksin buatan India telah disahkan oleh WHO untuk penggunaan darurat dan telah dipasok melalui COVAX yang didukung PBB untuk membantu vaksinasi ke negara-negara miskin. Persetujuan WHO ini termasuk kunjungan ke pabrik Serum Institute of India untuk memastikan bahwa pabrik itu memiliki praktik manufaktur yang baik dan standar kontrol kualitas terpenuhi.
UE mendanai COVAX namun mereka dianggap mendiskrimansi vaksin yang mereka danai sendiri. Hal ini hanya akan memicu ketidakpercayaan dari masyarakat dan akan membuat mereka kurang bersedia mematuhi aturan Covid.
Baca Juga :
Yuk, Kenali Vaksin-Vaksin COVID-19 dan Efek Sampingnya
WHO mendesak negara-negara untuk mengakui semua vaksin yang telah disahkan, termasuk dua vaksin buatan China.
“Negara-negara yang menolak untuk melakukannya sama saja dengan merusak kepercayaan pada vaksin penyelamat jiwa yang telah terbukti aman dan efektif, mempengaruhi penyerapan vaksin dan berpotensi membahayakan miliaran orang,” kata badan kesehatan PBB itu dalam sebuah pernyataan bulan ini.
Penolakan beberapa otoritas nasional untuk mengakui vaksin yang diproduksi di luar UE juga membuat frustrasi beberapa orang Eropa yang diimunisasi di tempat lain, termasuk AS.
Pakar kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa negara-negara yang menolak untuk mengakui vaksin yang didukung oleh WHO akan mempersulit upaya global untuk memulai kembali perjalanan dengan aman. (AZP)
