Rolasnews.com – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, mengurangi kebocoran, dan membuka jalan bagi perubahan skema dari barang menjadi transfer tunai langsung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026), mengatakan uji coba verifikasi dan validasi data bansos berbasis data kependudukan serta AI diperluas hingga 258 kabupaten/kota. Sebelumnya, program ini dimulai di Banyuwangi, lalu diperluas ke 43 daerah, dan kini menjangkau ratusan wilayah.
Hasil uji coba di Banyuwangi mengungkapkan permasalahan serius. Sekitar 60–70 persen penerima ternyata tidak berhak, sementara sekitar 40 persen warga yang seharusnya mendapat bantuan belum terdata.
Temuan ini mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memerintahkan perluasan pengawasan data secara bertahap.
Sistem yang dikembangkan mengandalkan data kependudukan biometrik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen dari total penduduk. Teknologi yang dipakai meliputi pengenalan wajah (face recognition), sidik jari, dan iris mata.
Data ini diintegrasikan dengan sistem delapan kementerian/lembaga menggunakan AI buatan anak bangsa, antara lain data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN dan data kendaraan dari Polri. Integrasi ini memungkinkan pemantauan aset warga secara lebih transparan.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Bansos Langsung ke Rekening 50 Juta Warga Desil 1-5, Uji Coba 2027
Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa peluncuran skala besar (roll out) GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai Oktober 2026. Fokus awal diarahkan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Ia menambahkan, dalam satu hingga dua tahun ke depan, subsidi diharapkan tidak lagi berbentuk barang. Melainkan langsung berupa uang tunai (cash) kepada penerima yang berhak.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan AI dalam bansos menyasar sekitar 18 juta keluarga atau setara 50 juta jiwa. Uji coba di Banyuwangi menjadi bagian dari upaya menjadikan program ini salah satu inisiatif inklusi keuangan digital terbesar di dunia.
Dengan sistem berbasis AI dan Digital Single ID yang sedang dikembangkan, pemerintah berharap proses verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat. Data yang saling terhubung antar-kementerian memungkinkan penilaian kelayakan penerima secara dinamis, sekaligus mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Keberhasilan integrasi data dan AI diharapkan tidak hanya mengefisienkan anggaran negara. Tetapi juga memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
