Rolasnews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di Jawa Timur pada April 2026 hanya sebesar 0,02 persen. Angka ini menunjukkan kondisi harga yang sangat stabil setelah periode Ramadan dan Idulfitri. Jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,13 persen pada periode yang sama.
Secara year-to-date (ytd), inflasi Jatim sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat 1,15 persen. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun (year-on-year/yoy) mencapai 2,85 persen, masih berada dalam kisaran target yang aman dan terkendali.
Rilis data ini disampaikan dalam Berita Resmi Statistik BPS Jatim pada Selasa (5/5/2026). Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Jatim Debora Sukitya Rini, normalisasi harga bahan pangan pasca-hari raya menjadi faktor utama penahan laju inflasi.
Sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga signifikan. Komoditas-komoditas tersebut di antaranya, cabai rawit yang turun hingga 27,36 persen, daging ayam ras (-10,45 persen), serta emas perhiasan (-4,65 persen).
Baca Juga:
Tekanan Pangan Mereda, Inflasi Nasional April 2026 Tetap Terjaga di Bawah 3,5%
Variasi Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Meski secara keseluruhan rendah, terdapat variasi antarwilayah dan kelompok pengeluaran. Kota Surabaya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,37 persen, diikuti Kota Malang (0,05 persen).
Sebaliknya, beberapa daerah mengalami deflasi, dengan Kota Probolinggo mencatat penurunan harga terdalam hingga -0,65 persen.
Pada kelompok pengeluaran, sektor transportasi masih memberikan tekanan meski minim, terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara yang melonjak hingga 18,38 persen akibat harga avtur. Namun, penurunan harga pangan berhasil menekan dampak tersebut.
Inflasi Jatim April 2026 yang rendah ini sejalan dengan tren nasional yang melandai ke 2,42 persen (yoy). Hal ini menandakan meredanya tekanan musiman pasca-Lebaran. Faktor pendukung stabilitas meliputi pasokan pangan yang membaik serta kebijakan pengendalian harga oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai kabupaten/kota.
Meski terkendali, BPS mewaspadai potensi tekanan dari harga energi global, pelemahan rupiah, serta risiko iklim yang dapat memengaruhi pasokan komoditas. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan biaya logistik juga menjadi variabel yang perlu diawasi.
