Rolasnews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Jatim pada Juni 2026 mencapai 3,36 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,34 persen pada periode yang sama.
Plt. Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menjelaskan, inflasi tersebut mencerminkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,52 pada Juni 2025 menjadi 112,17 pada Juni 2026. Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,30 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan nasional sebesar 0,44 persen.
Penyumbang Utama Inflasi
Tiga kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama inflasi tahunan di Jawa Timur:
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya: Inflasi 10,34 persen, andil 0,73 persen. Komoditas dominan meliputi emas perhiasan, pasta gigi, sampo, bedak, dan pembalut wanita.
- Transportasi: Inflasi 5,87 persen, andil 0,72 persen. Dipicu kenaikan harga bensin nonsubsidi (7,31 persen mulai 10 Juni), angkutan udara, serta komponen seperti mobil, sepeda motor, servis, dan oli.
- Makanan, minuman, dan tembakau: Inflasi 4,01 persen, andil 1,10 persen. Komoditas utama antara lain beras, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang merah, sigaret kretek, daging ayam, dan beberapa komoditas hortikultura.
Kenaikan BBM nonsubsidi dan peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah turut memperkuat tekanan harga, khususnya pada tiket pesawat dan barang kebutuhan sehari-hari. Pasokan terbatas di beberapa daerah serta biaya distribusi yang meningkat juga memengaruhi harga pangan.
Variasi Antar Daerah
Dari 11 kabupaten/kota yang dipantau, seluruhnya mengalami inflasi bulanan. Surabaya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,46 persen, diikuti Malang (0,43 persen). Sementara Sumenep menjadi yang terendah dengan 0,01 persen. Inflasi tahun kalender (Januari-Juni 2026) di Jawa Timur tercatat 1,74 persen.
Inflasi Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan tekanan harga yang lebih kuat di wilayah ini, meski masih berada dalam kisaran target pemerintah. Kenaikan harga BBM dan volatilitas pangan menjadi faktor struktural yang kerap muncul, sementara faktor musiman seperti libur sekolah menambah dinamika permintaan.
Bagi masyarakat, hal ini berpotensi menekan daya beli, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sensitif terhadap fluktuasi harga pangan dan transportasi. Pemerintah daerah dan Satgas Pangan terus menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas.
Di tingkat nasional, Bank Indonesia dan pemerintah memantau perkembangan ini sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika global dan domestik.
