Rolasnews.com – Di sebuah taman kecil di pinggiran Beijing, sekelompok lansia berkumpul setiap pagi untuk berlatih tai chi. Mereka adalah generasi yang menyaksikan keajaiban ekonomi China bangkit dari kemiskinan. Namun, kini, di usia senja, banyak dari mereka hidup sendirian, tanpa anak yang merawat, atau hanya bergantung pada pensiun tipis.
Dengan tren penurunan populasi ini, China tak lagi menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tetapi sudah disalip India sejak pertengahan 2023.
Data 2025, India berpenduduk 1,46 miliar, sementara China 1,42 miiar. Selisih 200 juta jiwa.
“Dulu kami patuh pada kebijakan satu anak,” kata Wang Ayi, seorang pensiunan berusia 72 tahun.
“Sekarang, saat kami butuh bantuan, siapa yang akan menjaga kami?” tanyanya dengan nada pilu.
Bom Waktu Demografi
Cerita seperti Wang bukanlah kasus terisolasi. Kebijakan satu anak, yang diterapkan Pemerintah China dari 1979 hingga 2015, memang berhasil menekan ledakan populasi. Sayangnya, seiring perjalanan waktu, kebijakan tersebut justru meninggalkan bom waktu demografi.
Menurut Biro Statistik Nasional, pada akhir 2024, populasi penduduk negeri panda itu menyusut lagi untuk tahun ketiga berturut-turut, menjadi sekitar 1,408 miliar jiwa – turun 1,39 juta dari tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran naik sedikit menjadi 9,54 juta pada 2024, tapi kematian mencapai 10,93 juta.
Demografer memprediksi penurunan akan berlanjut pada 2025, dengan angka kelahiran kembali anjlok karena pernikahan mencatat rekor terendah sejak 1980.
Tingkat fertilitas China kini berkisar di angka 1,01 – jauh di bawah 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga populasi stabil. Median usia penduduk mencapai 40,1 tahun, dengan proporsi lansia di atas 60 tahun mendekati 22% atau lebih dari 310 juta orang.
“Kita sedang menua sebelum menjadi kaya,” kata Yi Fuxian, demografer senior dari University of Wisconsin-Madison, yang sering mengkritik kebijakan populasi China.
Warisan lain dari era itu adalah ketidakseimbangan gender. Preferensi budaya terhadap anak laki-laki, ditambah akses aborsi selektif, menciptakan kelebihan pria.
Saat ini, rasio keseluruhan sekitar 104 laki-laki per 100 perempuan, dengan surplus sekitar 34,9 juta pria. Di kalangan usia pernikahan, ini berarti jutaan pria kesulitan menemukan pasangan, memicu migrasi, instabilitas sosial, dan bahkan peningkatan perdagangan manusia di beberapa daerah pedesaan.
Pembalikkan Kebijakan
Pemerintah China sadar akan ancaman ini.
Sejak 2015, kebijakan dilonggarkan: dari dua anak, menjadi tiga anak pada 2021, dan kini tanpa batas resmi.
Pada Juli 2025, Beijing meluncurkan subsidi pengasuhan anak nasional: 3.600 yuan (sekitar Rp8 juta) per tahun per anak hingga usia tiga tahun, retroaktif sejak Januari 2025.
Subsidi ini diharapkan menjangkau puluhan juta keluarga.
Di tingkat lokal, insentif lebih agresif – seperti di Hohhot, Mongolia Dalam, yang menawarkan hingga 100.000 yuan (sekitar Rp238 juta) untuk anak kedua dan ketiga.
Langkah lain termasuk perluasan cuti orang tua, subsidi perumahan untuk keluarga besar, pendidikan prasekolah gratis bertahap mulai September 2025, dan dorongan budaya untuk “pernikahan dan kelahiran pada usia tepat”.
Sejumlah universitas bahkan juga diminta untuk memasukkan “pendidikan cinta dan keluarga” ke kurikulum.
Namun, apakah ini cukup? Banyak pasangan muda seperti Li Jing, 28 tahun, seorang pekerja kantor di Shanghai, ragu.
“Biaya hidup tinggi, kerja lembur, rumah mahal – mana sempat punya anak?” ujarnya kepada Mercator Institute for China Studies.
Karier Jadi Prioritas
Tekanan ekonomi, diskriminasi gender di tempat kerja, dan pergeseran norma sosial membuat banyak perempuan pada ujung-ujungnya memilih karier daripada keluarga.
Pandemi Covid-19 memperburuknya. Banyak pasangan kekasih memutuskan menunda pernikahan. Kalaupun tetap menikah, mereka ogah cepat-cepat memiliki momongan.
Para ahli seperti He Yafu, demografer independen, memperingatkan bahwa rebound kecil pada 2024 hanya sementara akibat pernikahan tertunda pasca-pandemi.
“Tanpa perubahan struktural – seperti jaring pengaman sosial lebih kuat dan kesetaraan gender – tren ini sulit dibalik,” tuturnya.
Di tengah perlambatan ekonomi, krisis ini mengancam pertumbuhan jangka panjang: tenaga kerja menyusut, beban pensiun membengkak, dan inovasi terhambat.
China kini berpacu dengan waktu. Subsidi dan insentif adalah langkah awal, tapi membangun “budaya kelahiran baru” butuh lebih dari uang. Butuh meyakinkan generasi muda bahwa memiliki anak bukan beban, melainkan masa depan.
Saat matahari terbenam di taman Beijing itu, Wang Ayi menghela napas.
“Kami bangga dengan China yang besar. Tapi sekarang, kami mendambakan generasi muda bisa membangun keluarga yang lebih besar lagi,” ujarnya penuh harap.
Pertanyaannya, apakah harapan itu tidak bertepuk sebelah tangan? Akankah geneasi muda China mau kembali memiliki keluarga besar di tengah tekanan ekonomi dan norma sosial yang tak lagi mendukung “banyak anak banyak rejeki”? (TON)
