Rolasnews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pembukaan sekitar 300 sampai 380 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khusus bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Pengumuman tersebut disampaikan Purbaya dalam pertemuan dengan media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Rekrutmen ditargetkan dibuka pada Mei 2026 untuk memperkuat tenaga operasional teknis di lapangan.
“Kalau di (Kementerian) Keuangan sendiri kita enggak lama. Seperti saya bilang dulu kan buka di Bea Cukai (untuk) 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan,” ujar Purbaya seperti dikutip dari berbagai media.
Menurut Menkeu, Bea Cukai saat ini membutuhkan tambahan personel yang siap bekerja langsung di pelabuhan, bandara, dan pos perbatasan untuk melakukan pengawasan barang masuk-keluar, pemeriksaan fisik, serta penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Posisi ini tidak memerlukan latar belakang pendidikan sarjana, melainkan kemampuan teknis dan kesiapan lapangan.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya Kemenkeu mempercepat pengisian posisi strategis operasional yang selama ini mengalami kekurangan SDM. Proses seleksi CPNS akan mengikuti mekanisme resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal SSCASN. Pelamar disarankan memantau pengumuman resmi di situs beacukai.go.id dan sscasn.bkn.go.id karena detail formasi per daerah, persyaratan, serta jadwal tes belum dirilis.
Sebelumnya, pada November 2025, Purbaya sempat menyebutkan rencana perekrutan 300 lulusan SMA. Angka tersebut kemudian direvisi menjadi 380 formasi sesuai kebutuhan terkini Bea Cukai.
Pembukaan lowongan ini diharapkan memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan SMA di seluruh Indonesia untuk menjadi ASN di instansi yang bertugas menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sekaligus memperkuat pengawasan perdagangan luar negeri.
Calon pelamar diingatkan agar hanya mengakses informasi dan pendaftaran melalui situs resmi pemerintah. Berbagai tautan tidak resmi yang beredar di media sosial telah teridentifikasi sebagai hoaks.
