Rolasnews.com – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Denmark memanas setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS “membutuhkan” Greenland demi kepentingan keamanan nasional.
Pernyataan yang dilontarkan pada Minggu (5/1/2026) ini memicu kekhawatiran global. Terutama karena disampaikan hanya sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro.
Di hadapan wartawan di Air Force One, Trump menegaskan bahwa Denmark tidak lagi mampu mengelola wilayah strategis tersebut.
“Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” ujar Trump.
Pernyataan ini membangkitkan kembali ambisi lama Trump pada 2019 yang sempat mengusulkan pembelian Greenland sebagai “transaksi real estat besar.”
Tak berhenti di situ, Trump melangkah lebih jauh. Dalam wawancara terbarunya dengan The Atlantic, Presiden AS ke-47 itu memberikan nada yang lebih agresif dengan menyebut Greenland sebagai aset strategis untuk membendung pengaruh Rusia dan China di Arktik, tanpa menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Respons Keras Kopenhagen
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut. Dalam wawancara dengan penyiar publik DR pada Senin (6/1/2026), ia mendesak Trump untuk menghentikan retorika ancaman.
“Sayangnya, saya pikir Presiden Amerika harus ditanggapi dengan serius ketika mengatakan menginginkan Greenland,” kata Frederiksen.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tidak untuk dinegosiasikan dan menyebut tekanan tersebut sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima.”
Sebagai langkah konkret, pemerintah Denmark telah memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan protes resmi.
Denmark secara resmi meningkatkan status AS sebagai “risiko keamanan potensial” dalam laporan intelijen mereka. Negara Skandinavia itu juga mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Arktik sebesar $8,7 miliar.
Doktrin Monroe
Sementara itu, para analis politik menilai kekhawatiran Denmark sangat beralasan, mengingat pola tindakan luar negeri Trump yang makin ugal-ugalan dan kerap mengabaikan hukum-hukum internasional.
Operasi di Venezuela baru-baru ini dipandang oleh banyak pakar sebagai penerapan “Doktrin Monroe” modern.
“Ini bukan lagi sekadar retorika; Trump telah membuktikan kemampuannya bertindak,” ujar seorang pakar politik dari Universitas Kopenhagen, merujuk pada potensi tekanan militer terhadap Greenland.
Di sisi lain, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menekankan bahwa masa depan pulau tersebut berada di tangan rakyatnya sendiri.
Hasil survei terbaru menunjukkan penolakan masif dari penduduk setempat, di mana 85% warga Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat.
Ketegangan ini juga memicu reaksi dari Uni Eropa (UE) yang menyatakan solidaritas penuh terhadap Denmark.
UE memperingatkan bahwa upaya aneksasi wilayah kedaulatan negara lain tidak memiliki tempat di era modern dan dapat merusak tatanan keamanan pasca-Perang Dunia II.
Meskipun Trump membantah adanya niat invasi langsung, para pengamat menilai situasi ini menjadi ujian krusial bagi stabilitas aliansi NATO.
Kini, publik menantikan apakah Washington akan kembali ke jalur diplomasi atau terus menekan sekutu dekatnya demi ambisi teritorial di kutub utara. (TON)
