Rolasnews.com – Vokalis dan bassis band rock KISS, Gene Simmons, akan hadir di Capitol Hill pekan depan untuk mendukung rancangan undang-undang yang mewajibkan stasiun radio membayar royalti kepada musisi.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (2/12/2025), Simmons mengatakan ia akan memberikan kesaksian di hadapan subkomite Kehakiman Senat AS pada sidang American Music Fairness Act (AMFA).
RUU bipartisan ini bertujuan menutup celah hukum yang selama puluhan tahun membebaskan stasiun radio AM/FM dari kewajiban membayar royalti kepada artis dan pemegang hak cipta. Padahal platform digital seperti Spotify dan SiriusXM sudah melakukannya.
“Setelah berkarier puluhan tahun di industri musik dan hiburan, saya memahami betapa pentingnya isu ini,” ujar Simmons.
RUU ini mendapat penolakan keras dari National Association of Broadcasters (NAB).
Presiden dan CEO NAB, Curtis LeGeyt, menyatakan bahwa stasiun radio lokal sudah membayar jutaan dolar untuk hak cipta dan layanan streaming.
“Penambahan biaya baru akan melemahkan kemampuan stasiun menyediakan berita gratis, informasi darurat, serta platform bagi artis untuk menjangkau pendengar,” kata LeGeyt.
Sebelumnya tahun ini, Simmons bersama lebih dari 300 artis dan ahli waris — termasuk Celine Dion, Mariah Carey dan Tom Morello — menandatangani surat terbuka kepada pimpinan Kongres untuk mendukung RUU tersebut.
Surat itu menyebut stasiun radio meraup miliaran dolar dari iklan berkat musik artis yang tidak mendapat kompensasi sama sekali.
AMFA juga memberikan perlindungan bagi stasiun radio kecil dengan hanya mematok biaya simbolis US$1,37 (sekitar Rp22.000) per hari untuk memutar musik tanpa batas.
Ironisnya, karena Amerika Serikat tidak mewajibkan royalti radio, negara lain juga tidak membayar artis AS ketika lagu mereka diputar di sana. Akibatnya, musisi AS kehilangan pendapatan hampir US$300 juta atau setara Rp4,8 triliun setiap tahun.
Presiden dan CEO SoundExchange, Michael Huppe, berharap Senat segera mengesahkan RUU ini.
“Seniman rekaman adalah bagian penting budaya kita. Sungguh memalukan bahwa di tahun 2025 mereka masih belum dibayar secara adil atas karya mereka,” tegas Huppe. (TON)
