Rolasnews.com – Pemerintah Spanyol mengumumkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memperluas kewajiban bagi platform digital dan influencer media sosial untuk mempublikasikan koreksi sebagai upaya memerangi disinformasi. RUU ini bertujuan untuk melawan disinformasi yang marak di dunia maya.
Sejak booming pemanfaatan media sosial dalam beberapa tahun terakhir, banyak influencer baru yang mampu menjangkau audiens yang lebih besar. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kurangnya regulasi serta menggejalanya penyebaran berita palsu.
Rancangan undang-undang ini menggantikan peraturan dari tahun 1984 yang dinilai sudah kadaluarsa. Serta tidak akomodatif terhadap perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital.
RUU yang baru ini menargetkan pengguna internet dan influencer yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut di satu platform atau 200.000 pengikut di beberapa platform.
Kementerian Kehakiman Spanyol menyatakan bahwa platform-platform yang memfasilitasi para influencer ini harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan publik untuk meminta koreksi. Terutama terhadap informasi yang salah atau tidak akurat yang berpotensi merugikan mereka.
Permintaan koreksi tidak lagi harus ditujukan kepada direktur outlet media karena sulitnya memastikan identitas banyak “media semu”
Selain itu, permintaan koreksi tidak lagi harus disampaikan kepada direktur outlet media, karena konfirmasi identitas banyak “media pseudo” yang sulit dilakukan.
“Kami berupaya mempersulit mereka yang sehari-hari menyebarkan kebohongan dan berita palsu. Dan ini adalah kabar baik bagi demokrasi,” kata Menteri Kehakiman Félix Bolaños.
Disambut Positif
Asosiasi hak konsumen FACUA menyambut positif pengumuman ini. Mereka mengatakan RUU tersebut memungkinkan masyarakat untuk “mengambil langkah-langkah dalam membela kehormatan mereka.”
Pemerintah Spanyol selama ini sering mengkritik platform daring karena menyebarkan apa yang mereka sebut sebagai “kotoran” bermuatan politik yang menargetkan Perdana Menteri Sosialis Pedro Sánchez dan keluarganya.
Memerangi disinformasi menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk “penyegaran demokrasi”. Upaya tersebut diluncurkan awal tahun ini setelah seorang hakim mulai menyelidiki istri Sánchez, Begoña Gómez, terkait dugaan korupsi dan transaksional.
Kelompok dengan keterkaitan sayap kanan yang mengajukan pengaduan tersebut mengakui bahwa pengaduan mereka sebagian besar didasarkan pada laporan media yang belum terverifikasi.
RUU ini harus melewati fase konsultasi sebelum diajukan ke parlemen. (TON)
